Blogger Widgets
Headlines News :
Home » » Bandung Semrawut karena Tata Ruang yang Buruk!

Bandung Semrawut karena Tata Ruang yang Buruk!


Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si, Kepala Puslitbang  Kebijakan Publik dan Kewilayahan dari Universitas Padjadjaran Bandung.
Permasalahan Kota Bandung yang patut menjadi perhatian utama itu adalah masalah tata ruang. Kesemrawutan Kota Bandung yang kerap dirasakan masyarakat sekarang ini semuanya berawal dari kurang tegasnya pengaturan tata ruang.
Bandung itu harus segera ditegaskan soal aturan tata ruangnya, apakah menganut zonasi atau campuran. Kalau mau zonasi, harus jelas kawasan pendidikan di mana, bisnis di mana, dan lain-lainnya.
Saya kira sekarang juga perda RTRW-nya masih di-review, belum disahkan. Dalam penataan ruang itu harus menarik bagi investor dan menjadi tujuan wisata. Setidaknya, Bandung harus bisa menjadi tempat berjualan, membangun hotel dan apartemen. Tapi persoalannya peraturan soal tata ruang itu harus beres dulu.
Jadi saya kira, kalau Bandung dinilai semrawut sekarang ini karena ketidaktegasan dalam pengaturan tata ruangnya. Sedangkan masalah yang lainnya itu adalah masalah ikutan (turunannya) saja.
Memang mengatur tata ruang itu tidak mudah. Namun, jika bisa aturannya sudah jelas, tentu tidak akan muncul masalah-masalag seperti Babakan Siliwangi, banjir, dan sampah.
Dalam masalah kependudukan, Bandung mampu menjadi magnet bagi warga pendatang. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung harus mampu mengatur kependudukan, dan bila tidak ada pengaturan yang optimal masalah sosial pun akan bermunculan, termasuk akan meningkatnya kriminalitas.
Perhatian juga harusa ditujukan pada pentingnuya transportasi masal. Jika  TMB akan dilanjutkan, maka harus dipikirkan pula nasib para sopir angkot.
Begitu pula untuk soal PKL yang akan menjadi pelarian orang yang terkena masalah dari dunia kerjanya di sektor formal. Untuk itu, pemerintah harus meregulasi PKL ini secara formal, misalnya menjadi bagian dari Dinas UMKM. Jangan seperti sekarang pengaturannya hanya dikenakan dalam Perda K3, yang seolah-olah PKL itu sebagai penganggu keamanan dan ketertban.
Saya mengimbau masyarakat dalam Pilwalkot sekarang ini harus mulai cerdas dalam memilihnya. Apalagi bupati atau wali kota itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, beda dengan gubernur atau presiden. Tentu delapan pasangan ini adalah orang-orang terbaik, tapi di antara yang terbaik ini ada yang paling baik. Untuk mengetahui yang paling baik itu masyarakat harus mampu melihat track record-nya selama ini.
Terkait masalah politik, persoalan yang selalu timbul dalam pesta demokrasi saat ini adalah tatanan etika, sistem, dan nilai-nilai demokrasi. Control social juga belum terbangun dengan baik. Masyarakat juga selalu terjebak  money politic dan black campaign.
Pendidikan politik harus dimulai dari elite atau figur karena mereka lebih berpendidikan. Di samping itu, bangun demokrasi di atas kejujuran! Masyarakat jangan dicekoki oleh money politic ataupun “serangan fajar” karena hal itu merusak objektifitas dalam menilai dan memilih pemimpin.
Pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini diharapkan dapat memberikan contoh pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Bangun demokrasi di atas kejujuran, terutama soal etika, sistem, dan nilai-nilainya. (Dedi/Wulan/Tabloid Interupsi).*

Share this article :

No comments:

Post a Comment

 
Copyright (c) 2013 Tabloid Interupsi Bandung. All rights reserved. Redaksi/Pemasaran: Jln. Cikutra 276-D Bandung.
Blog by Romeltea. Powered by Blogger and Free Domain Name. Pilar Interupsi Media